Seminar ekonomi kerakyatan pada bulan september ini membahas bagaimana perwujudan revolusi mental bagi segenap warga negara indonesia dalam menghadapi ikapitalisme global dan kemudian dari implementasi nilai-nilai revolusi mental tadi dapat mewujudkan ekonomi yang berdikari. Acara dimulai pada pukul 13.30 di Auditorium Djarum Pertamina Tower FEB UGM.

Pembahasan mengenai revolusi mental dibahas oleh pakar politik Bambang Wiwoho. Wiwoho menyatakan bahwa inti dari Revolusi mental adalah B-S-M (bersih Sederhana dan Mengabdi). Revolusi mental harus menjadi sebuah kewajiban bagi segenap rakyat Indonesia dan harus dimunculkan dari diri sendiri bukan menunggu janji dari pemerintah read more

Pada bedah buku hari di moderatorin oleh Ahsan yang bertindak juga sebagai Mentri Eksternal BEM KM UGM 2015. Sambutan pertama di berikan oleh Prof. Gunawan Sumodiningrat. Dalam sambutnaya Prof. Gunawan menjelaskan tentang konsep dan pengertian ekonomi secara mendasar. Apa saja hakikat manusia sebagai makhluk hidup untuk hidup itu. Beliau menjelaskankn bahwa tujuan manusia untuk hidup adalah untuk hidup Lalu bagaimana maksud dari hidup untuk hidup itu.

Sebagai warga negara indonesia kita memiliki pandangan hidup yang telah di gagas oleh para The Founding Father kita yaitu Pancasila. Pancasila ini dibentuk sesuai dengan ciri-ciri karakteristik masyarakt bangsa indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila memiliki kesesuaian terhadap bangsa kita. Sila pertama ketuahan yang maha esa. Sudah sejatinya bangsa indonesia adalah makhluk yang bertuhan. Masyarakat indonesia wajib memiliki tuhannya masing-masing. Kita dituntut untuk meniru sifat-sifatnya yang tercantum dalam asmaul husna. Intinya masyarakat indonesia adalah masyarakat memiliki dan percaya kepada tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah untuk mencapai suatu tujuan maka sebagai manusia yang taat kepada tuhan, hendaknya kita harus adil dan beradab dengan bangsa lain. Masyarakat adil itu dapat dicapai dengan memberikan keterbukaan terhadap orang lain. Artinya dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban. Manusia indonesia adalah manusia yang beradab, kita dituntut untuk membangun peradapan bangsa kita agar tidak dijajah oleh bangsa lain. Lalu sila ketiga adalah persatuan indonesia. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan hendakanya tetap bisa menjadi negara kesatuan. Cara mencapai kesatuan tersebut adalah dengan musyawarah terhadap bangsa atau suku lain. Dengan adanya musyawarah tersebut diharapkan tercapainya mufakat. Sehingga proses pencapaian musyawarah dan mufakat tersebut merupakan gagasan dasar untuk tercapainya persatuan dan kesatuan negara republik indonesia. Keempat adalah kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dan permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain ini adalah bentuk dari kata demokrasi. Apa itu demokrasi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Segala sesuatu hal harusnya berasal dari rakyat dan diuntukan kepada rakyat. Pemerintah sebagai lembaga yang mewakili rakyat sudah seharusnya untuk membentuk dan menetapkan sasaran kebijakan yang diperuntukan kepada rakyat. Dan terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Setelah semua aspek sila pertama hingga sila keempat terpenuhi maka tercapailah sila kelima yaitu keadilan sosial. Yaitu dapat digambarkan sebagai suatu cita-cita atau tatanan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyat indonesia. read more

Prof Gunawan Sumodiningrat selaku Dewan Pembina DEK FEB UGM  mendapatkan undangan dari Rumah Suluh penerbit buku yang mempunyai aktivitas pendampingan masyarakat untuk diskusi kritis terkait buku beliau yang baru saja diterbitkan yaitu “Menuju Ekonomi Berdikari”. Dalam pendahuluannya, beliau mengungkapkan bahwa makna dasar dari pemberdayaan yaitu memberi daya agar mampu bertahan dan menghidupi. Terkait dengan realita di Kulonprogo yang masyarakatnya banyak mengandalkan dari UMKM, daya saing UMKM ini perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Menurut data dari Jamkrindo,  (2011) Jumlah entitas UMKM di Indonesia berjumlah sebanyak kurang lebih 50697655 serta memiliki kontribusi terhadap GDP sebesar 32,05%.  Saat ini masalah yang dihadapi UMKM adalah antara lain: read more