Membangun masyarakat pedesaan
Indonesia merupakan negara dengan lahan kelapa terluas di dunia. Dari keseluruhan lahan tersebut, 96.6% merupakan perkebunan rakyat, 2.7% merupakan perkebunan swasta, dan 0.7% merupakan perkebunan negara. Pengembangan pada perkebunan kelapa akan berdampak langsung bagi masyarakat. Akan tetapi, selama tiga puluh tahun terakhir, terjadi pengalihgunaan lahan kebun kelapa menjadi kebun kelapa sawit yang dirasa lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan kepala sawit memberikan keuntungkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa. Padahal, jika petani kelapa mampu megolah buah kelapa lebih lanjut lagi (hilirisasi industri), keuntungan dari kelapa mampu menyaingi keuntungan dari kelapa sawit. Selama ini petani kelapa hanya menjual kelapa sebagai kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan) dan kelapa butir. Karenanya, banyak petani kelapa yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah memilki peran untuk mensejahteran para petani. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pengajaran bagi petani mengenai cara mengolah suatu komoditas dengan baik dan benar. Petani harus dibekali dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi. Teknologi yang digunakan haruslah teknologi tepat guna yang menyesuaikan dengan keadaan para petani. Pemerintah juga berperan untuk ikut mengolah sumber daya alam yang ada agar bisa menjadi agroindustri yang menjanjikan. Selain itu, pemerintah juga harus menjadi fasilitator industri lokal untuk menyediakan modal usaha bagi masyarakat, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi).
Dalam memberikan layanan keuangan, lembaga keuangan harus mampu memenuhi dua hal: melayani kebutuhan masyarakat dan mengembangkan dirinya menjadi lembaga keuangan mikro yang bonafide. Lembaga keuangan harus mampu menjadi institusi sosial dan institusi komersial. Sebagai institusi sosial, lembaga keuangan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Sebagai institusi komersial, lembaga keuangan harus memperhatikan efisiensi serta efektivitas penyaluran dana keuangan. Dengan terwujudnya kedua hal tersebut, lembaga keuangan diharapkan dapat meminimalisir biaya transaksi. Di sisi lain, masyarakat, selaku peminjam kredit, juga harus mengembangkan dirinya untuk mampu mengamankan dan mengelola kredit dengan benar.
Bentuk usaha yang diharapkan melalui pemberdayaan petani adalah industri berbasis rumah tangga agar lebih efektif untuk memberikan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi masyarakyat. Industri tersebut harus dijaga agar tidak mengarah ke terciptanya teknologi tinggi yang nantinya tidak bisa dikuasai oleh rakyat biasa. Bukan berarti industri tersebut anti teknologi, melainkan mengutamakan pemberdayaan masyarakat ketimbang teknologi. Penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan di era modern. Akan tetapi, industri berbasis rumah tangga harus lebih memilih untuk menjadi padat karya dibandingkan dengan padat modal agar mampu memberikan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Perekonomian harus dijalankan dengan prinsip demokrasi yang berarti tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu orang atau kelompok tertentu. Setiap produksi harus dilakukan oleh semua masyarakat, untuk mencapai keuntungan semua masyarakat, di bawah kepeimpinan dan pengawasan masyarakat.
Mengubah pola pikir intelektual dan pelaku bisnis
Hingga saat ini, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menciptakan pakar atau ahli yang memumpuni di berbagai bidang, terutama di bidang hortikultura. Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangganya yang sudah menemukan dan mengembangkan varietas-varietas unggul sendiri. Indonesia harus meningkatkan kualitas berpikir masyarakatnya agar ammpu memecahkan masalah dengan melakukan berbagai percobaan dan studi kasus untuk memperkaya pengalamannya. Hal tersebut nantinya akan berimbas pada kualitas kerja masyarakatnya. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki kreativitas dan kebebasan dalam berpikir dan mampu meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas tersebut harus dikelola dengan baik agar menjadi berguna bagi masyarakat. Masyarakat juga harus diajari untuk berbisnis agar dapat terjadi keberlanjutan.
Pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dikembangkan lebih dari komoditas kelapa saja. Idealnya seluruh komoditas yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak harus mampu memberdayakan masyarakat dalam proses produksinya. Namun, tujuan ini tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri. Para akademisi perlu melakukan transmigrasi intelektual untuk memberdayakan masyarakat di daerah-daerah. Hal ini bisa diintegrasikan ke dalam program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar peserta KKN tidak hanya mengerjakan hal-hal teknis seperti membuat gapura di desa-desa.
